Stunting pada anak telah menjadi isu global yang harus mendapatkan perhatian serius untuk melakukan aksi pencegahan dan penanggulangan. Oleh karena Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di tanah air dengan target penurunan sebesar 14% pada tahun 2024.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 telah menjadi legal aspek bagi seluruh Kementerian dan Lembaga dalam melakukan kegiatan atau program dengan memperhatikan stunting minded. Sehingga hal ini telah membentuk lingkungan kerja yang inline dan mendukung secara kongkrit dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Sebagaimana yang tertera pada Perpres 72, Kepala BKKBN telah ditunjuk menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia. Melalui Peraturan Badan No 12 Tahun 2021 terkait dengan RAN PASTI telah menjadi turunan regulasi dengan mencantumkan 90 indikator keberhasilan pada kegiatan percepatan penurunan stunting.
Melalui data keluarga beresiko stunting yang telah diolah oleh BKKBN menjadi data primer dalam upaya preventif atau pencegahan stunting di Indonesia melalui beberapa kegiatan yang diterjemahkan dalam indikator-indikator yang ada di Perpres dan Perban.
Semoga upaya dan usaha yang telah dilakukan dapat secara konkrit menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia, walaupun tidak mungkin menghilangkan stunting secara seluruhnya. Hal ini merupakan upaya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki SDM unggul dalam bersaing di masa depan.
