Strategi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Melalui Upaya Peningkatan Kesadaran Berbasis Keluarga

Abstrak

Stunting merupakan masalah global karena hampir di seluruh negara memiliki masalah stunting. Sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Global Nutrition Report sebuah institusi independen terkemuka di dunia telah mengeluarkan laporan terkait status nutrisi global, dimana Indonesia peringkat ke 5 yang memiliki kasus stunting atau gizi buruk pada balita (bayi dibawah lima tahun). Sehingga hal ini mendorong Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan Perpres terkait percepatan penurunan stunting untuk membangun pola perencanaan dan aksi kegiatan penurunan stunting secara koordinatif, terarah dan terukur. Proses penanggulangan masalah stunting harus dimulai dari komunitas kecil yaitu keluarga yang memang secara langsung mengalami kasus stunting pada anggota keluarganya. Membangun kesadaran terkait stunting pada masyarkat perlu dilakukan proses edukasi agar masyarakat paham tentang stunting, baik secara makna dan cara mengantisipasinya.

Kata kunci: stunting, gizi buruk, keluarga

Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada perpres tersebut dijelaskan secara detail makna stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan dan  perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang; stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (Setneg, 2021)

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 ini menjadi legal formal atau dasar hukum yang mengatur upaya bangsa Indonesia secara terpadu untuk melakukan proses pencegahan stunting dalam bentuk kegiatan nyata yang terukur dan terarah melalui beberapa intervensi program stunting. BKKBN yang ditunjuk sebagai leading sector penanganan stunting, telah melakukan berbagai aksi kegiatan salah satunya melalui strategi kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka menekan angka stunting. (Media Indonesia, 2021) Setiap negara di dunia mengalami permasalah gizi buruk dan bahkan negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahan gizi (Global Nutrion Report, 2022). Dalam dataset yang telah di release oleh Global Nutrition Report mengenai Laporan Gizi Global tahun 2021, Indonesia memiliki kasus gizi buruk yang menimbulkan masalah stunting, wasting, dan overweight.

Data diatas dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder termasuk diantaranya berasal dari UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Bank Dunia, serta pihak-pihak lainnya yang telah menyumbangkan datanya berupa kumpulan data yang secara luas berisi informasi tentang gizi orang dewasa dan anak, ekonomi dan demografi, cakupan intervensi gizi, dan kebijakan dan undang-undang di sektor gizi.

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu fokus pemerintah di bidang kesehatan. (Amalia dkk, 2020) Hal ini sejalan dengan target global sebagaimana terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta Global Nutrition Target 2025. Pada Target TPB disebutkan bahwa pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah umur 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Adapun pada Global Nutrition Target 2025, diharapkan agar pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah anak balita yang stunting sebanyak 40.00 persen.

Pada tahun 2020, walapun dunia masih terdampak pandemi telah terjadi tren penurunan angka stunting dunia seperti yang telah disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengestimasikan prevalensi balita kerdil (stunting) di seluruh dunia sebesar 22 persen atau sebanyak 149.2 juta (Antara News, 2021). Sedangkan menurut data dari Ditjen Bina Bangda, untuk sebaran stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Banten bisa dilihat pada tabel berikut:

Agar penanganan stunting menjadi lebih konprehensif, maka perlu dilihat secara keseluruhan yakni dimulai dari hulu ke hilir, baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Khusus pada penanganan stunting di Provinsi Banten, maka di hulu yang perlu diperhatikan adalah public policy atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan di hilir melihat dampak dari kebijakan tersebut pada masyarakat di akar rumput.

Upaya percepatan penurunan stunting sudah sangat mendesak untuk dilakukan, bahkan sudah berada pada level darurat (Yuliana, Wahida; Hakim, Bawon Nul, 2019). Sebab stunting akan berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga urgensi percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Banten adalah untuk mengantisipasi dampak jangka panjang yaitu terjadinya risiko terkena penyakit degeneratif sampai dengan gangguan perkembangan kognitif sehingga dapat berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya di masa mendatang.

Peran masyarakat dalam hal ini keluarga menjadi lini terdepan untuk menekan angka stunting. Maka perlu pemerintah melakukan edukasi terkait stunting kepada masyarakat agar kapasitasnya meningkat sehingga dapat mengetahui langkah-langkah antisipatif melalui beberapa kegiatan. Sebagai contoh gerakan 1000 hari pertama bayi yang harus dilakukan oleh orang tua termasuk didalamnya pemberian ASI. Kegiatan edukasi ini agar lebih intens dilakukan pada lokasi yang memiliki tingkat angka stunting yang cukup tinggi.

Stunting juga akan mempengaruhi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial budaya di masyarakat. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa stunting akan mempengaruhi kualitas SDM dimasyarakat, dimana kualitas SDM merupakan segmentasi penting pada manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat korelasi antara kasus stunting yang terjadi dengan kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya di masyarakat. Hal ini menjadi faktor akhir dari percepatan penurunan angka stunting yang lebih dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Banten agar memiliki kualitas SDM yang lebih baik lagi sebagai salah satu pondasi dalam menjalankan dan menata yang lebih baik lagi pada kehidupan di masa depan.

Pembahasan

Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 telah dipaparkan tingkat prevalensi stunting pada balita di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Berdasarkan pada grafik 1 tentang prevalensi balita yang stunting di Provinsi Banten tahun 2021, bisa dilihat bahwa prevalensi stunting tertinggi berada di Kabupaten Pandeglang dengan angka 37.8% dan terendah berada di Kota Tangerang dengan angka prevalensi stunting sebesar 15.3%.

Data SSGI 2021 telah menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat khususnya lokasi dengan angka prevalensi yang cukup tinggi. Maka diperlukan adanya sinergitas multi-aktor dan peran stakeholder dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting. Upaya ini dimulai dari hulu ke hilir agar kebijakan yang dibuat dapat berdampak pada masyarakat akar rumput secara langsung.

Sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting (Saputri & Tumangger, 2019). Hal ini dapat dilihat dari trend penurunan angka stunting tahun 2013-2021 seperti tampak pada laporan SSGI berikut:

Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung sebagai provinsi terdekat Provinsi Banten, progres percepatan penurunan stunting yang cukup siginifikan. Berdasarkan data SSGBI tahun 2019; prevalensi stunting di Provinsi Banten sebesar 24.1% namun pada tahun 2021 berdasarkan hasil SSGI, prevalensinya justru naik menjadi 24.5%. Sedangkan di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 26.3% dan pada tahun 2021 turun menjadi 18.5% dari sumber yang sama.

Dari informasi ini setidaknya bisa diambil best practice percepatan penurunan stunting yang ada di Provinsi Lampung untuk dapat diterapkan di Provinsi Banten. Perlu upaya lebih dari hulu dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten untuk membahas upaya percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut bisa berupa Peraturan Gubernur (pergub), contohnya pergub tentang Pembentukan Tim Panelis Penilaian Review Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting yang telah dilakukan di Provinsi Lampung. Pergub ini diharapkan akan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota berupaya untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerahnya masing-masing. Begitu pula upaya melakukan pelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Kota sebagai proses percepatan penurunan stunting sebagaimana yang telah diamanatkan pada Perpres No 72.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagaimana pointer berikut:

Kesimpulan:

1. Penurunan stunting di Provinsi Banten belum cukup signifikan jika didasarkan pada hasil SSGBI tahun 2019 dan SSGI tahun 2021, dimana justru terjadi lonjakan kenaikan angka stunting. Hal ini bisa saja terjadi oleh beberapa faktor, namun yang perlu diperhatikan adalah kenaikan ini menjadi trigger untuk melakukan usaha penurunan stunting ke level darurat.
2. Dengan tingginya angka stunting di Provinsi Banten, ini menandakan bahwa ada masalah di masyarakat khususnya pada level keluarga. Hal ini bisa terjadi karena faktor situasi dan kondisi, dimana situasi masyarakat yang belum sepenuhnya teredukasi dan juga kondisi masyarakat yang terpaksa tidak bisa melakukan kewajibannya disebabkan keadaan ekonomi dan sebagainya.

Rekomendasi:

1. Dukungan kebijakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan baik pergub atau perda untuk mengatur dan mendukung gerakan penurunan stunting. Sehingga upaya soliditas multi-aktor dan peran stakeholder pada gerakan percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten dapat tercapai.
2. Perlu upaya edukasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat pada level keluarga tentang proses penanganan stunting dengan melibatkan berbagai pihak.

Daftar Pustaka

• Amalia dkk, 2020. Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2020, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
• Antara News, 2021. antaranews.com. [Online] Available at: https://www.antaranews.com/infografik/2615789/prevalensi-dan-jumlah-balita-stunting-di-dunia [Diakses 16 Maret 2022].
• Ditjen Bangda, 2021. kemendagri.go.id. [Online] Available at: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/3 [Diakses 16 Maret 2022].
• Global Nutrion Report, 2022. Global Nutrion Report. [Online] Available at: https://globalnutritionreport.org/reports/2021-global-nutrition-report/dataset-and-metadata/ [Diakses 16 Maret 2022].
• Kemenkes, 2021. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Jakarta: Kemenkes.
• Media Indonesia, 2021. Strategi Kemitraan BKKBN, Percepat Penurunan Stunting. [Online] Available at: https://mediaindonesia.com/humaniora/453566/strategi-kemitraan-bkkbn-percepat-penurunan-stunting [Diakses 16 Maret 2022].
• Saputri & Tumangger, 2019. Hulu Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. Journal of Political Issues, 1(1), p. 1.
• Setneg, 2021. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. [Online] Available at: https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Perpres%20Nomor%2072%20Tahun%202021.pdf [Diakses 16 Maret 2022].
• Yuliana, Wahida; Hakim, Bawon Nul, 2019. Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga. 1st penyunt. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

Artikel ini dibuat sebagai bagai bahan wawancara seleksi Satgas Stunting Banten – BKKBN Perwakilan Banten